FSPBI dan HPPMI Maros Gelar RDP dengan DPRD Maros, Dorong Pembentukan Forum CSR

MAROS, INFOUPDATE.ID — FSPBI dan HPPMI Maros bersama jajaran menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Maros di Ruang Rapat Bantimurung, Kantor DPRD setempat. Senin (06/7/2026). RDP tersebut membahas peran perusahaan dalam pembangunan daerah

Agenda utama RDP ini adalah pembahasan terkait pembentukan Forum CSR Kabupaten Maros, forum ini diharapkan menjadi instrumen kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan masyarakat sipil.

Diketahui, Forum CSR Kabupaten Maros pernah terbentuk di tahun 2021, namun tidak berjalan secara efektif.

Divisi bidang Advokasi dan Konsolidasi FSPBI Maros, Inra Kurniawan menilai  CSR selama ini tidak berjalan secara terpadu melalui Forum.

“Ada perusahaan yang sudah bagus programnya, tapi tidak terdata, dan tidak tepat sasaran. Sehingga Forum ini hadir untuk jembatani semua itu” katanya

Indra berharap forum menjalankan pelaksanaan terpusat dalam pengelolaan CSR, sehingga tujuan secara umum dapat berjalan sesuai dengan mandatori peraturan daerah Nomor 3/2023 tentang tanggung jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan

Disisi lain, Wakil Ketua HPPMI Maros, Ilham Tammam, menjelaskan ada 3 Fokus Utama Forum CSR hari ini yaitu:

Menyatukan program CSR perusahaan agar tidak tumpang tindih dan bisa bersinergi dengan program Pemkab Maros,  dan Transparansi data, perusahaan mana saja yang menyalurkan CSR, dananya berapa, programnya apa, dan dampaknya ke mana, selanjutnya, diarahkan ke isu prioritas daerah, seperti pengentasan kemiskinan, lingkungan, pendidikan vokasi, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM.

Pihak DPRD Maros dari komisi 2 menyambut baik inisiatif ini. Menurut Ketua Komisi 2 Marjan Massere dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan, pembentukan forum CSR sangat penting agar dana tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya jadi pencitraan, tapi benar-benar memberi dampak nyata bagi warga Maros.

RDP ini juga membahas mekanisme keanggotaan forum, sekretariat, dan pelibatan serikat pekerja sebagai unsur pengawas agar program CSR benar-benar pro pekerja dan pro lingkungan.( IRFAN.S )