Ketua Komisi  X DPR RI, Lalu Hardian Irfani Mengusulkan 237.000 PPPK PW Untuk Segera Diangkat Jadi ASN

JAKARTA, INFOUPDATE – Ketua Komisi  X DPR RI, Lalu Hardian Irfani mengusulkan 237.000 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Paruh Waktu kepada pemerintah untuk segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lalu Hardian Irfani menilai, status dan kesejahteraan guru PPPK paruh waktu, saat ini masih belum jelas, terutama jika dibandingkan dengan pegawai di sektor lain.

“Gaji guru PPPK paruh waktu masih lebih rendah dibandingkan pegawai lain yang belum berstatus PPPK,” ujarnya di Mataram, Kamis 19 Maret 2026

Komisi X DPR RI telah meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyusun formula pengangkatan guru PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, menjadi ASN.

Menurutnya, pemerintah pusat pada prinsipnya telah menyetujui rencana tersebut, namun implementasinya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

Jumlah guru PPPK paruh waktu yang diusulkan untuk diangkat menjadi ASN mencapai 237.000 orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh guru itu, berada di bawah kewenangan Kemendikdasmen, sementara guru madrasah berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.

DPR juga menilai bahwa pengangkatan ini perlu berjalan beriringan dengan kebijakan lain, terkait tenaga kerja di sektor pendidikan, agar tercipta pemerataan dan keadilan.

Dalam perhitungan sementara, kebutuhan anggaran untuk pengangkatan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp58 triliun. DPR menilai, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran tersebut serta memastikan kebijakan berjalan efektif.

Selain itu, DPR juga mengusulkan agar pengelolaan tenaga pendidik, khususnya guru PPPK, dikembalikan ke pemerintah pusat guna mempermudah koordinasi dan pengambilan kebijakan.

DPR meminta agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan segera mendapatkan solusi konkret. “Ini harus segera diselesaikan. Kalau belum bisa tahun ini, diharapkan dapat direalisasikan tahun depan,” kata Lalu Hardian Irfani.