Sapril Pimpin Komisi I DPRD Enrekang Kunjungi KPU Sul-Sel, Bahas Kepemiluan dan Wacana Penataan Dapil

ENREKANG, INFOUPDATE — Komisi I DPRD Kabupaten Enrekang melakukan kunjungan kerja ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis, 8 Januari 2026. Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD, Sapril, yang juga merupakan anggota legislatif dari Fraksi PKS, bersama Ketua KPU Enrekang.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, bersama sejumlah anggota KPU Sulsel, termasuk Hasruddin Husain, dalam suasana diskusi tatap muka yang hangat di Makassar.

Kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk membahas sejumlah isu strategis terkait kepemiluan, regulasi politik, serta wacana penataan ulang daerah pemilihan (dapil),baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Dalam kesempatan itu, Sapril mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan banyak informasi dan data penting berkaitan dengan perkembangan penyelenggaraan pemilu dan evaluasi teknis penyusunan dapil.

“Kami memperoleh banyak informasi dan data penting yang akan menjadi bahan pertimbangan DPRD Enrekang dalam menyikapi dinamika kepemiluan di daerah,” kata Sapril usai pertemuan.

Sebagai salah satu topik utama yang dibahas, wacana penataan ulang dapil mendapat perhatian serius dari kedua pihak. Sapril menyebutkan bahwa wacana perubahan dapil di Enrekang kemungkinan menjadikan jumlah dapil di kabupaten Enrekang menjadi enam. Sangat mungkin dilakukan mengingat sejumlah faktor. Faktor tersebut antara lain perkembangan demografis masyarakat, keterwakilan yang adil, serta aspek teknis lain yang memastikan setiap suara memiliki nilai yang setara.

“Meskipun wacana penataan dapil ini sangat mungkin dilakukan, ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan secara matang dan dipersiapkan. Antara lain kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, kedekatan aspek sosial budaya, hingga kesinambungan sistem kepemiluan,” ujar Sapril.

Di tingkat provinsi, KPU Sulsel sendiri tengah mengkaji potensi penataan ulang dapil pada sejumlah wilayah, dengan tujuan memastikan prinsip keadilan suara dan pemerataan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap dapil terpenuhi. Wacana tersebut masih dalam tahap kajian mendalam dan menyesuaikan dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Diskusi mengenai penataan dapil ini dipandang penting karena berkaitan langsung dengan kualitas dan representasi demokrasi, khususnya menjelang agenda pemilu dan pemilihan umum di masa mendatang.

Pertemuan ini diharapkan memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif daerah dan penyelenggara pemilu dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan kepemiluan yang adil, transparan, dan sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat saat ini.

(Muh. Ganep).