WAJO, INFOUPDATE.ID – Ketua Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI) Kabupaten Wajo, Andi Mappatoto menyoroti istilah ketua kelas dalam praktik pembagian proyek.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan langsung melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika menemukan adanya praktik mengatur tender oleh oknum tertentu.
Menurutnya istilah ketua kelas proyek merupakan pintu masuk korupsi. Ada mark-up, kualitas dikorbankan, UMKM lokal tersingkir.
”Kami sedang mengumpulkan bukti tentang istilah Ketua Kelas proyek, yang kemudian kami akan tindaklanjuti dalam bentuk laporan ke KPK” katanya
Andi Mappatoto berharap semua proyek pembangunan wajib diumumkan di LPSE dan tidak ada penunjukan langsung. Selain itu, Ia juga menyerukan bahan baku dan tenaga kerja diutamakan yang lokal.
Dikatakan, langkah tersebut sejalan dengan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menegaskan “tidak ada lagi istilah “ketua kelas proyek” di Wajo.
Pernyataan itu disampaikan Tri Budi Rochmanto saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Wajo, OPD, dan DPRD Wajo beberapa waktu lalu.
“Praktik mengatur tender dan membagi proyek oleh oknum harus dihentikan” kutipan Tri Budi Rochmanto
Penulis: Andi Irwanto Baba
