MAKASSAR, INFOUPDATE.ID — DPRD Sulsel mengungkap adanya dugaan kuat gas melon subsidi jatah warga Sulsel justru diselundupkan dan dijual ke luar daerah dengan harga selangit.
Dalam rapat dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Kantor Pertamina Makassar, DPRD Sulsel,Rabu (09/9/26) menyebut LPG subsidi ditemukan beredar di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Kendari, Sulawesi Tenggara dengan harga mencapai Rp160 ribu per tabung
“Gas melon yang untuk distribusi di Sulsel ini malah diduga dijual ke Morowali dan Kendari. Harganya di sana bisa mencapai Rp160 ribu untuk 3 kilogram. Sementara HET gas melon hanya Rp18 ribu,” tegas Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Andi Rachmatika Dewi itu juga dihadiri jajaran anggota DPRD lainnya. Mereka menyoroti 4 persoalan sekaligus yakni, kelangkaan di pangkalan, harga eceran melejit, penyaluran tidak tepat sasaran, hingga indikasi LPG subsidi keluar wilayah.
Akibat dugaan kebocoran itu, warga Sulsel kini kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Jika ada, harganya sudah jauh dari HET.
“Kami minta Pertamina melakukan pendataan kembali secara baik kepada pangkalan-pangkalan. Kalau memang terjadi kecurangan seperti itu, harus ada penindakan,” ujar Sufriadi.
Data di lapangan menunjukkan harga eceran LPG 3 kg di sejumlah daerah Sulsel kini tembus Rp25 ribu – Rp40 ribu per tabung. Hampir dua kali lipat dari HET.
Menjawab tudingan itu, SAM Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rainier Axel Gultom, mengklaim stok LPG subsidi masih aman. Ia menyebut pihaknya sudah menambah penyaluran di wilayah yang kebutuhannya melonjak.
“Dalam waktu dekat kami akan melaksanakan ini kembali, beserta juga melibatkan unsur-unsur dinas terkait untuk memastikan ketersediaan LPG dan konsumsinya pun juga sesuai yang membutuhkan,” kata Rainier.
Ketua DPRD Andi Rachmatika Dewi membenarkan adanya jaminan stok dari Pertamina. Namun ia menekankan persoalan utama ada pada pengawasan.
“Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana pengawasan stok ini bisa benar-benar tepat sasaran dan digunakan oleh yang memang membutuhkan,” katanya.
Untuk itu DPRD meminta anggota dewan di 24 kabupaten/kota turun langsung memantau distribusi di dapil masing-masing.
Polda Bentuk Satgas, Ancam Tindak “Mafia Gas”
Tak mau kecolongan, Polda Sulsel sudah membentuk Satuan Tugas pemantauan bersama Pemprov Sulsel dan TNI.
Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Sulsel Kompol Zaki mengaku sudah menurunkan personel untuk cek langsung ke pasaran. Sementara Dirkrimsus Kombes Taufik Herdiansyah memastikan satgas telah bekerja.
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto bersikap tegas: “Kalau memang itu ada penyimpangan dan juga ada mafia dari BBM maupun LPG, pasti kita tindak lanjuti secara hukum. Jadi tidak akan kita toleransi.”Jumat (10/9/26).
Sebagai langkah jangka pendek, Pemprov Sulsel telah mengajukan permohonan penambahan kuota BBM dan LPG subsidi ke Kementerian ESDM dan BPH Migas.
Dengan selisih harga HET Rp18 ribu vs harga jual di luar daerah Rp160 ribu, motif ekonomi di balik dugaan penyelundupan ini jelas. Pertanyaannya kini: sekuat apa pengawasan dari agen hingga pangkalan untuk menghentikan “kebocoran” yang merugikan warga miskin Sulsel?
Penulis: Accank
