Komisi I DPRD Wajo Gelar RDP Bersama FORMADA, Bahas Pengembalian Anggaran Media di DPRD

WAJO , INFOUPDATE.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Wajo menerima aspirasi Forum Organisasi Media Daerah (FORMADA) terkait pengembalian anggaran media di DPRD Wajo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat DPRD Wajo, Jumat (12/6/2026).

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Wajo, Amshar A. Timbang, didampingi anggota Komisi I, Amran, H. Mustafa, dan Andi Alauddin Palaguna. Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfo) Kabupaten Wajo, Andi Musdalifah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wajo, Andi Pallawarukka, Kepala Bappeda Wajo, Muhammad Ilyas, serta perwakilan FORMADA.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Wajo menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi insan pers terkait kebijakan kerja sama publikasi media dengan Pemerintah Kabupaten Wajo.

Ketua Komisi I DPRD Wajo, Amshar A. Timbang, menyampaikan bahwa hasil RDP akan menjadi bahan pembahasan lanjutan melalui rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Hasil pertemuan ini akan kami tindaklanjuti dalam rapat kerja Komisi I bersama Kominfo. Termasuk persoalan jumlah media yang ada, semuanya akan diverifikasi kembali sesuai ketentuan,” ujarnya.

Amshar menjelaskan, hasil persetujuan antara komisi I dan Formada, verifikasi terhadap media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah penting dilakukan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara transparan, objektif, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh media.

Selain membahas evaluasi anggaran dan validasi media, Komisi I DPRD Wajo juga membuka ruang untuk dilakukan audiensi antara organisasi media dengan Bupati Wajo sebagai bagian dari penyampaian aspirasi secara langsung.

Menurut Amshar, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan organisasi media menjadi hal penting dalam membangun kebijakan kerja sama media yang lebih baik ke depan.

“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama. Kita ingin kebijakan kerja sama media berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya.